PELANGGARAN ETIKA BISNIS

contoh pelanggaran etika bisnis

Kasus    :  Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

                  Program revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 di beberapa kabupaten di jawa barat diantaranya : Serang, Tanggerang, Subang, Indramayu, Karawang, Cirebon dan sekitarnya terindikasi salah sasaran. Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, penerima kegiatan percontohan tambak (demfarm) bukan pembudidaya tradisional dan kecil seharusnya mendapatkan prioritas bantuan, akan tetapi jadi ruang monopoli tengkulak. Ia menambahkan, pihaknya juga menemukan pemangkasan bantuan revitalisasi. Dari alokasi Rp. 100 Juta per kelompok pertambak, yang diterima hanya Rp. 65 juta-Rp.75 juta. Dana Revitalisasi tambak seluas 1.000 hektar pada 2012 sebesar Rp. 398,92 miliar  bersumber dari APBN Perubahan. Sebelumnya DirJen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan  Slamet Subiakto mengakui adanya keterlambatan dalam rehabilitasi tambak udang. Hal ini disebabkan ketidaksiapan kelompok pertambak menyiapkan pendalaman kolam.

Analisis  : 

Pelaku Pelanggaran          :  pihak pemerintah daerah terkait

Jenis Pelanggaran             :  kesalahan target penerima kegiatan serta penyalahgunaan dana bantuan untuk Program Revitalisasi

Dampak/Akibat                 :  kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai petambak kurang merata dan sejahtera

 

Kesimpulan :

Pendapat   :  Etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu manajemen yang kokoh dan memiliki daya saing serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, untuk itu diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya organisasi yang andal serta etika organisasi yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. pada kasus ini, menurut pendapat saya pribadi yang menjadi akar permasalahan adalah kurangnya pertimbangan dalam proses perencanaan program Revitaliasi, serta tindakan dari beberapa oknum, yang dengan sengaja melanggar etika bisnis dengan menyalahgunakan bantuan berupa dana Revitalisasi.

Saran   :  Seharusnya  pemerintah memperbaiki etika dalam berbisnis dalam hal ini berupa transparansi dalam hal pengalokasian dana untuk sektor-sektor terntentu dalam hal ini perikanan, serta perlunya pengawasan pada setiap prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.